(IslamToday ID) – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mensinyalir ada petinggi partai politik (parpol) yang mengelola agen penyalur subsidi elpiji 3 kg. Hal itu membuat terjadinya masalah, termasuk soal harga elpiji 3 kg.
“Kami buka-bukaan saja, disinyalir orang berkuasa dari partai politik banyak yang pegang agen, kalau mau jadi orang kaya jangan makan uang subsidi rakyat, dagang yang lain saja,” katanya di Bukittinggi, Sumatera Barat, Selasa (10/10/2023).
Ia mengatakan akan mengatasi masalah itu dan siap membantu daerah mana saja yang mau menolong warganya mendapatkan barang subsidi. “Saya akan datang, ini NKRI, tidak ada sangkut pautnya dengan partai politik,” ujarnya.
Ahok mengatakan Pertamina telah menemukan banyak agen nakal. Pertamina, katanya, langsung bertindak cepat dan tegas dengan langsung memutus kerja sama dengan agen tersebut.
Namun, Ahok belum puas dengan hasil itu. Karenanya, ia meminta pemerintah daerah (pemda) membantu Pertamina untuk menertibkan ulah agen nakal tersebut.
“Bagi warga, jangan mau antre lagi untuk harga Rp 30.000. Orang Pertamina harus takut sama pemda, jangan takut dengan agen nakal. Kita minta walikota membantu Pertamina juga untuk mengecek mana warga yang layak menerima,” katanya.
Pada kesempatan itu, Ahok juga mendukung sistem pendataan penyaluran bantuan termasuk elpiji subsidi (LPG PSO) yang diluncurkan dengan nama “Sistem Bukittinggi Hebat”.
“Apresiasi ke Walikota Bukittinggi. Kami mendengar banyak keluhan masyarakat sering membeli di atas harga eceran tertinggi (HET) dan susah mendapatkan. Sistem Bukittinggi Hebat, kami mau lihat, bisa dimulai, jika berjalan baik bisa diintegrasikan ke seluruh Sumbar, bahkan Sumatera bagian utara,” ujarnya.
Ia mengatakan masyarakat yang disubsidi dan terdaftar dalam Sistem Bukittinggi Hebat harus menerima sesuai HET, setelah sebelumnya proses pendataan dilakukan pemerintah setempat.
Ahok juga mengecam aturan yang meminta syarat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi warga yang akan membeli elpiji.
“Itu yang saya protes, jangan menyusahkan warga dengan fotokopi KK dan KTP, nambah biaya lagi. Soal pendataan kan sudah ada kepala desa atau kelurahan setempat. Jika dimanipulasi bisa diberikan sanksi oleh kepala daerah langsung,” katanya pula.
Pertamina, sambungnya, sudah memutus beberapa agen elpiji di Sumbar yang diketahui bertindak nakal dan tidak mematuhi aturan Pertamina.
“Bagi kami, tim sudah periksa, jika tidak sesuai akan dicabut pemutusan hubungan kerja. Agen yang tidak mau disiplin dikurangi jatahnya, dan kami langsung kirim ke pedesaan yang lebih membutuhkan,” ujar Ahok.
Dalam keterangan resmi yang sama, Walikota Bukittinggi Erman Safar menjelaskan Sistem Bukittinggi Hebat merupakan sistem database yang digunakan untuk mempelajari gerak masyarakat di bidang ekonomi, usia, sosial, dan bidang lainnya.
Lewat sistem itu, Pemkot bisa mendapatkan data akurat untuk menelurkan program-program kemasyarakatan nantinya. Sistem ini akan terintegrasi dengan setiap SKPD.
Selain itu, Sistem Bukittinggi Hebat juga menyediakan informasi layanan untuk masyarakat, serta seluruh aplikasi terkait kegiatan kepemerintahan. “Masyarakat dan ASN bisa mengakses informasi Kota Bukittinggi melalui Sistem Bukittinggi Hebat,” katanya.
Terkait Kartu Bukittinggi Hebat, ia menjelaskan bahwa dengan kartu ini, identitas masyarakat yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat diketahui secara langsung. [wip]