(IslamToday ID) – Ekonom INDEF Didik J Rachbini menyambut baik narasi penolakan terhadap proyek Ibukota Negara (IKN) Nusantara yang dilontarkan PKS dan capres Anies Baswedan meski disebutnya terlambat.
“Saya kira narasi PKS itu narasi demokratis, yang saya kira perlu, penting, dan baik ya, tapi kan telat, dan juga tidak terlalu kuat karena sendiri,” kata Didik dalam dialognya di CNN Indonesia, Kamis (30/11/2023).
Lebih lanjut, ia mengungkapkan kebijakan IKN ini seperti malpraktik. “Kebijakan sah karena undang-undangnya (ada), tapi malpraktik. Kenapa malpraktik? Karena kebijakan ini tiba-tiba datang dari mulut presiden ya,” kata Didik.
Ia menegaskan kebijakan ini muncul dari kemauan pribadi presiden yang dipaksakan sehingga bermasalah. “Kebijakan IKN ini tiba-tiba saja muncul dari presiden dan kemauan pribadi, tapi sah karena dilegalkan dengan undang-undang. Ya dipaksakan dengan suasana itu. Jadi proses kritik dari masyarakat sipil itu tidak didengar, sehingga ini seperti malpraktik kebijakan, tapi sah ya,” tegasnya.
Didik menggambarkan dalam prosesnya sebuah kebijakan harus melalui 10 tahap. Namun dalam kasus ini tahapnya diringkas menjadi lima saja dan tidak berdasarkan based on evidence.
“Secara rasional ya itu kebijakan based on evidence (evidence based policy). Ini enggak. Ini main tunjuk saja ya,” ujarnya.
Dengan tegas Didik mengatakan kebijakan IKN ini bermasalah, superior, dan monolitik. “Keputusan ini hasil dari kebijakan yang superior, monolitik, cenderung otoriter beberapa tahun yang lalu, hasilnya seperti ini,” pungkas Didik. [res]