(IslamToday ID) – Mantan Sesmenkopolhukam Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat mengatakan Presiden Jokowi harus dilengserkan karena dianggap telah melanggar konstitusi.
“Kalau kita lihat Jokowi ini sudah melanggar konstitusi, melanggar UUD 1945. Di mana di UUD 1945 disebutkan bahwa pemilu itu harus luber dan jurdil. Dari indikasi yang ada bohong, tidak akan mungkin tidak akan dilakukan,” kata Yayat dikutip dari YouTube Hersubeno Point, Selasa (16/1/2024).
“Jadi sudah sesuai konstitusi kalau kita melengserkan Jokowi,” tegasnya.
Kecurangan Jokowi, katanya, terlihat dari dukungannya kepada salah satu paslon. “Pemilu 2024 kita sudah melihat bahwa ini kecurangan, pasti akan terjadi lebih masif dari pemilu sebelumnya. Jadi semua unsur dikerahkan untuk kecurangan. Untuk mendukung salah satu paslon,” sebutnya.
Yayat juga menyinggung soal ancaman diisintegrasi bangsa apabila Pemilu 2024 tidak berjalan demokratis, luber, dan jurdil. “Itu 90 koma sekian persen disintegrasi bangsa dan 80 koma sekian persen mereka akan memisahkan diri,” tuturnya.
Menurutnya, saat ini pemerintah tidak lagi berpedoman pada pembukaan UUD 1945 yang berisi empat pedoman berbangsa dan bernegara, namun lebih kepada bagaimana mereka mengutamakan kepentingan pribadi.
“Gak ada itu ke sana (pedoman UUD 1945), yang ada bagaimana membuncitkan perutnya masing-masing para pejabat. Menjual negara yang penting perut pejabat dan kroninya,” ucapnya.
Dirinya lantas mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat yang menurutnya timpang dengan keadaan para pejabatnya dan semakin sulit dari hari ke hari.
“Kita muak tidak ada perhatian kepada rakyat oleh pemerintah. Tapi kalau saat pemilu seperti saat ini perhatian kepada rakyat bukan main. Kasih sembako, kasih duit,” ucapnya.
Sebagai keturunan dari trah Negara Pasundan, Yayat berjanji akan menarik kembali perintah kewenangan dari pemerintah apabila pemerintah tidak dapat mengelola negara dengan baik.
“Kalau kita tidak bisa melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, saya akan menarik mandat (Negara Pasundan) daripada acak adul, tidak beres, rakyat sengsara,” katanya.
Demi menjaga pemilu yang berjalan jurdil, pada kesempatan itu Yayat berpesan bagi para juniornya yang masih aktif di TNI untuk menjaga netralitas.
“Kepada adik-adik saya yang masih dinas, TNI itu disumpah untuk setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kalau kepala pemerintahan tidak beres, mengingatkan untuk kembali,” pesannya.
Apabila Kepala Negara tidak mau, maka TNI memiliki hak untuk mengambil alih pemerintahan. “Kamu harus kembali (ke UUD 45 dan Pancasila) kalau tidak kembali saya akan ambil alih. Kalau perlu begitu. Karena itu sumpah ‘Demi Allah’. Sumpahmu sampai yaumil akhir dituntut sama Yang Maha Kuasa jadi ajak pemerintah masuk ke trek yang seharusnya dilakukan,” tutupnya. [ran]