(IslamToday ID) – Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago menilai usulan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) agar Presiden Jokowi menjadi ketua koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran akan mengganggu kepentingan partai politik (parpol) lain.
Selain itu, keberadaan Jokowi sebagai ketua koalisi juga bisa digunakan untuk pembagian permainan kekuasaan antar pimpinan partai politik serta elite lainnya.
“Ketika dia (usulan) mengarah ke game of power pembagian permainan kekuasaan, ini akan jadi kendala, apalagi kepentingan parpol juga banyak, karena kita kan konsepnya presidensil,” kata Arifki dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (13/3/2024).
Di sisi lain, bila benar terjadi Jokowi menjadi ketua koalisi pemerintahan tentu akan berdampak pada pelemahan sistem presidensil. Hal ini terjadi karena kepentingan partai akan terpusat pada ketua koalisi, bukan pada ketua umum partai dan terutama kepentingan rakyat.
“Jangan sampai kewenangan yang dimiliki melemahkan sistem presidensil yang ada. Karena dikendalikan oleh parpol koalisi,” kata Arifki.
Sementara, pengamat politik Tamil Selvan menilai usulan PSI agar Jokowi menjadi ketua koalisi pemerintahan mendatang sebagai pemikiran yang tidak mengerti mekanisme perpolitikan dan parpol.
“Kalau usulan PSI yang demikian, kita anggap itu adalah pemikiran-pemikiran dari pihak-pihak yang tidak mengerti bagaimana mekanisme perpolitikan dan mekanisme parpol sebenarnya,” kata Kang Tamil, sapaan akrabnya.
Sehingga, kata dosen di Universitas Dian Nusantara ini, pernyataan dari PSI itu disarankan untuk dianggap sebagai suara para adik-adik yang baru belajar berpolitik.
“Jadi ya kita anggap saja bahwa itu adalah suara dari para adik-adik yang baru belajar berpolitik. Kita juga jangan terlalu mengambil hati pernyataan-pernyataan dari PSI yang seperti itu,” pungkas Kang Tamil. [wip]