(IslamToday ID) – Analis politik Pangi Syarwi Chaniago menanggapi beredarnya isu yang menyebut jadwal pilkada akan dimajukan dari November menjadi September 2024. Menurutnya, pilkada pada September maupun November tetap sama-sama menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu.
Pangi menilai apabila benar pilkada dimajukan menjadi September tentu akan semakin memperkuat isu dinasti yang akan dibangun Presiden Jokowi.
“September atau Oktober tentu tetap ada pihak-pihak yang diuntungkan. Pandangan masyarakat mengatakan kalau pilkada di bulan November kemungkinan Presiden Jokowi sudah tidak lagi berkuasa. Perspektif masyarakat berpikir ada ‘bau amis’ untuk kepentingan politik karena kalau November presiden sudah tidak berkuasa lagi,” kata Pangi dikutip dari YouTube tvOne Digital, Selasa (19/3/2024).
Anggapan apabila pilkada dimajukan semakin menguntungkan dan memperkuat dinasti politik keluarga Jokowi semakin santer manakala putri Jokowi, Kahiyang Ayu juga akan maju dalam bursa pimpinan daerah.
“Informasi yang saya dengar misalnya istrinya Bobby (Bobby Nasution) di Medan mau maju juga, ada juga Kaesang dan istrinya mau maju. Kalau di September presiden masih berkuasa kalau November presiden sudah tidak berkuasa lagi. Maka potensi abose of power tidak terjadi lagi,” jelasnya.
Namun apabila anggapan masyarakat selama ini salah dan ternyata memang tidak ada dinasti politik, seharusnya sebagai negarawan Jokowi memberikan kepastian terhadap kesimpangsiuran di masyarakat kalau pilkada akan tetap dilakukan pada November.
“Tetap jadwal berdasarkan UU Pasal 201 Ayat 8 No 10 mengenai pemungutan suara serentak nasional dilaksanakan pada bulan November. Kalau presidennya negarawan. Dia yang minta tidak perlu,” ujarnya.
“Namun ada pula perspektif lain, seperti kekosongan pemerintahan. Karena kalau dimajukan ke September, itu nanti di Januari pemerintah itu sama. Baik pemerintah daerah maupun pusat sama-sama sudah dilantik karena satu paket. Pemerintah daerah itu terdiri kepala daerah dan DPRD provinsi dan pemerintah nasional yang terdiri dari presiden, DPR, dan DPD RI. Dan menurut Tito Karnavian (Mendagri) ada sinkronisasi anggaran pemerintah pusat dan daerah sehingga ada keselarasan ketika menentukan kebijakan program,” ucapnya. [ran]