(IslamToday ID) – Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang juga mantan Ketua Komnas HAM Prof Hafid Abbas mengatakan bergeraknya akademisi yang semakin masif belakangan karena rezim saat ini ingin melanggengkan kekuasaaan. Menurutnya, Indonesia berada di ambang kehancuran apabila rezim ini masih dibiarkan tanpa kontrol.
“Kalangan akademika juga mendorong terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang damai, sejahtera, dan beradab. Tapi kan ini tidak terwujud, jadi kampus itu masyarakat yang mendambakan perubahan. Tapi sebaliknya, di kutub yang berbeda rezim kekuasaan itu tidak ingin berubah, ingin tetap stabil jadi ada kontra produktif di dunia yang tumbuh di kampus dan pemerintahan,” kata Hafid dikutip dari YouTube Abraham Samad Speak Up, Rabu (20/3/2024).
Gerakan akademisi ini tentu tidak akan terjadi kalau apa yang dilakukan pemerintah dianggap masih dalam tahap wajar tapi yang terjadi justru sebaliknya, rezim saat ini terkesan ingin melanggengkan kekuasaan.
“Kalau saja terlihat parameter-parameternya tidak berbahaya, kampus tidak perlu turun. Buat apa kan ini sudah on the ride track tapi begitu ini (pemerintah) menyimpang, ini (akademisi) secara alamiah ini tergiring,” jelasnya.
Ia lantas membeberkan kesalahan pemerintah saat ini dan menyebut kecurangan dalam pemilu salah satunya.
“Kampus itu tidak hanya melihat pada persoalan pemilu atau persoalan elektoral, tapi persoalan kebangsaan. Karena terlihat ketika Presiden Jokowi memimpin negeri ini parameternya sudah membanggakan dunia. Negara demokrasi yang membanggakan di dunia, kita punya skor di indeks demokrasi kita berada di urutan ke 49 di dunia, tapi (sekarang) turun ke 66,” bebernya.
Menurutnya, penurunan indeks demokrasi yang terjadi di Indonesia tidak masuk akal, belum lagi penurunan jumlah pemberantasan korupsi. Bahkan ia melihat korupsi di negara ini menjadi yang terburuk. Lemahnya penegakan hukum dikarenakan amputasi yang dilakukan kepada institusi penegakan hukum itu sendiri.
“Kita disalip 22 negara kalau kita lihat di 2014 ke 2024. Dalam era pemerintahan Presiden Jokowi ini terjadi degradasi yang luar biasa. Begitu juga kualitas penerapan penegakan hukum. Role of flow indeks kita juga menurun luar biasa. Indonesia ini surga bagi pelanggaran hukum. Di sini semua bisa diatur dan dibayar,” ujarnya.
Yang lebih parah bahkan kontrol dari masyarakat juga ikut diamputasi oleh pemerintah. “Ini memprihatinkan, kalau ini terus tidak ada perbaikan kita hancur. Kita bisa bubar sebagai negara karena semua parameter ini, seperti kesejahteraan rusak. Kita masuk negara gagal,” tegasnya.
Maka dari itulah kampus bergerak untuk menggembalikan kondisi Indonesia pada jalan yang seharusnya. “Jadi kampus bersuara bahwa ini situasi tidak baik, harus dibenarkan,” tutupnya. [ran]