(IslamToday ID) – Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam menilai kekecewaan Megawati Soekarnoputri terkait penyelesaian konflik di Papua ditujukan kepada pemerintah. Artinya ia kecewa pada Presiden Jokowi.
Saiful pun menyarankan agar Megawati tak salah lagi memilih calon pemimpin, apalagi setelah PDIP menyatakan mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres).
“Mega menilai solusi terhadap masalah Papua salah urus, itu bentuk kekecewaan terhadap cara pemerintah meresolusi konflik. Mega mengkritik tajam kepada pemerintah terkait Papua,” kata Saiful, dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (2/6/2023).
Menurutnya, jika konflik di Papua berlanjut, Megawati juga menjadi salah satu orang yang bersalah, karena menugaskan petugas partai, Jokowi, yang ternyata tidak mampu bekerja dengan baik.
“Melalui pernyataannya, Mega merasa bersalah dan bertanggung jawab atas petugas partai yang diperintahkan untuk menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan,” kata Saiful lagi.
Pernyataan Megawati soal Papua yang tak kunjung usai juga bisa ditujukan kepada Ganjar nantinya. “Bisa jadi Mega akan berpikir bahwa dirinya merasa salah pilih, jika nantinya Ganjar juga tidak bisa menangani persoalan-persoalan yang semestinya bisa diselesaikan dengan cepat,” pungkas Saiful.
Pendapat yang sama juga disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Ia menilai harusnya Megawati tak perlu bingung karena masalah Papua tak kunjung usai. Cukup perintahkan petugas partainya untuk menuntaskan.
Menurutnya, Megawati cukup menyuruh anak buahnya ikut menyelesaikan masalah Papua, bukan malah mengeluh. “Kebingungan Megawati aneh, karena dia ketua umum PDIP yang mempunyai petugas partai. Dia tinggal memerintahkan petugas partainya untuk menyelesaikan masalah di Papua itu,” kata Jamiluddin.
Selain itu, menurutnya, Megawati bingung lantaran sadar bahwa dirinya tidak mampu membenahi Papua. “Megawati tanpa disadari telah mengkritik dirinya sendiri. Sebagai ketua umum partai, ia mempunyai petugas partai yang saat ini menjadi orang nomor satu di Indonesia,” jelasnya.
Termasuk, sambung Jamiluddin, cukup perintahkan kepada Jokowi agar mengirimkan beberapa batalyon ke Papua. “Sebagai petugas partai, Jokowi wajib melaksanakan perintah ketua umumnya. Itu konsekuensi logis dari seorang petugas partai,” pungkasnya. [wip]